“Termasuk melihat menu, melihat lingkungan, apakah dapur dibangun sesuai juknis. Karena yang terjadi sering juga (dapur) tiba-tiba didemo masyarakat karena dibangun di kawasan perumahan,” kata Nanik yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.
Dia mengakui, jumlah personel Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN yang hanya 70 orang tidak mungkin mampu mengawasi ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia secara optimal. Karena itu, keterlibatan kepala daerah dinilai penting, termasuk untuk merekomendasikan relokasi atau penutupan dapur bermasalah.
“Itulah seperti disampaikan Kepala Badan tadi, di tahun 2026 ini kami selain menambah jumlah dapur, juga meningkatkan kualitas dapur,” ujar Nanik.
Dalam sesi tanya jawab, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini sempat menanyakan terkait dapur yang tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
“Termasuk mereka yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), Bu…?” tanya Wakil Bupati Bupati Blora Sri Setyorini.
“Tutup!” kata Nanik dengan tegas.