Kepala Daerah Diminta Tak Hanya Fokus PSBB tapi Amankan Stok Kebutuhan Pokok

Felldy Aslya Utama
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta para menteri ekonomi dan semua kepala daerah untuk peduli sekaligus mengamankan rantai distibusi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dia berharap efektivitas koordinasi dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak boleh memutus atau merusak rantai distribusi bahan kebutuhan pokok. 

"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah panic buying, kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrem," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (30/4/20).

Mantan Ketua DPR ini menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan tentang defisit bahah kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Misalnya, defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi. Stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi. 

"Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah itu mestinya bisa dihindari karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam melimpah di pasar. Begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung. Bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, jika ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, masalahnya tentu pada lalu lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif. Akibatnya, komoditas yang tersedia tidak terdistribusikan ke daerah yang butuh atau daerah defisit.

"Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Hal ini harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat," ujar Bamsoet.

Editor : Djibril Muhammad
Artikel Terkait
9 menit lalu

Dihadiri Dasco, Komisi II DPR Rapat Dengar Keluhan Para Kepala Daerah Termasuk soal Gaji ASN

16 jam lalu

Dede Yusuf Prihatin Kepala Daerah Sering Kena OTT: Biaya Politik Tinggi, Gaji Tak Terlalu Besar

22 jam lalu

5 Kepala Daerah di Jateng Terjaring OTT KPK, Terbaru Bupati Pemalang

10 hari lalu

Mendagri Prihatin Kepala Daerah Kembali Terjaring OTT, Ingatkan soal Integritas

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal