Sementara itu, Prabowo diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Gelora, PAN, Partai Demokrat, PSI.
Menurut Halili, bila Prabowo memenangkan Pilpres 2024, checks and balances antarlembaga akan surut. Pasalnya, akan ada pembagian kotak perangkat pada level eksekutif seperti bagi-bagi jabatan, juga pada tingkat yudikatif.
Halili mencontohkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.
Menurutnya, putusan ini menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres Prabowo. Selain putusan MK, Halili juga menyebut bahwa orang yang pernah menjadi korban penculikan pada era Orde Baru, kini bergabung mendukung penculiknya.
Dia menambahkan, bahwa jika Anies memenangkan Pilpres 2024, maka dari sisi konfigurasi parpol akan lebih memungkinkan checks and balances. Hanya saja persoalannya, ada kelompok konservatif yang bergabung dengan koalisi parpol pengusung Anies.
Kelompok konservatif ini sulit menyatu dengan kelompok lain yang memiliki platform nasionalis.
“Secara umum kalau memberi akomodasi pada kelompok konservatif akan melahirkan blunder,” pungkasnya.