Inilah yang kemudian merujuk kepada sila kedua Pancasila, karena dengan pikiran jernih, manusia akan menjadi adil sejak dalam pikirannya. Sehingga adil pula terhadap kemanusiaan.
“Kemudian jika Indonesia berisi mayoritas manusia yang taat beragama, adil dalam pikiran, dan perbuatan serta beradab, maka persatuan Indonesia dengan mudah terjadi tanpa paksaan atau tekanan apapun. Inilah Sila Ketiga dari Pancasila,” tuturnya.
Manusia-manusia baik yang bersatu tersebut lantas bermusyawarah untuk memilih para hikmat. Untuk memilih tokoh-tokoh terbaik bangsa yang bijaksana, untuk kemudian menjadi wakil mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan di parlemen dan pemerintahan.
"Itulah sila Keempat dari Pancasila. Pada akhirnya, karena wakil-wakil rakyat dan mereka yang diberi amanat untuk menjalankan pemerintahan berasal dari tokoh-tokoh hikmat dan bijaksana, tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan sila terakhir dari Pancasila, niscaya akan terwujud,” katanya.
Namun, sambung LaNyalla, nilai-nilai dari Pancasila semakin ditinggalkan. Bahkan, sudah tidak nyambung lagi dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 3 Dasar, yang telah mengalami 4 kali perubahan di tahun 1999 hingga 2002 lalu.
“Kebinekaan hanya diwujudkan dengan keberagaman yang semu, melalui acara-acara seremonial. Kemudian kita yang menyebut negara kesatuan, ternyata penuh dengan ketimpangan antar wilayah. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Termasuk sistem ekonomi yakni ekonomi Pancasila dengan azas kekeluargaan dan gotong royong melalui soko guru koperasi, telah berubah menjadi ekonomi Liberal Kapitalis,” katanya.