JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo bidang Ketenagakerjaan & Pengentasan Kemiskinan Agus Taufiq, menyoroti tuntutan 17+8 yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil. Agus juga mengkritik kebijakan fiskal pemerintah dan langkah efisiensi, termasuk alokasi dana transfer ke daerah (TKD).
"Ketika ruang fiskal daerah menyempit, pemerintah daerah kemudian mencari sumber pemasukan tambahan, salah satunya melalui kenaikan pajak. Kasus di Pati, di mana Pajak Bumi dan Bangunan melonjak hingga 280 persen, memperlihatkan dampak nyata kebijakan," kata Agus, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin UI ini, persoalan lantas bertambah dengan komunikasi publik yang kurang bijak dari sejumlah kepala daerah, sehingga masyarakat merasa tidak mendapat penjelasan jelas.
Situasi makin pelik dengan langkah DPR yang justru menaikkan tunjangan anggota dewan, disertai perilaku sebagian anggota yang berjoget di ruang sidang dan menyampaikan pernyataan kurang empatik kepada publik.
"Tuntutan 17+8 dari rakyat kepada DPR dan aparat adalah hak demokrasi dan wajar. Di sisi lain, kita perlu bersama-sama memperbaiki dan mengawal kebijakan ekonomi yang lebih berpihak ke rakyat," ujarnya.
Agus mengajak publik untuk mendorong pemerintah agar memperbaiki arah kebijakan fiskal dan belanja negara. "Mari kita dorong kebijakan anggaran yang masuk akal dan terukur," tutupnya.