Menurutnya, penanganan gangguan siber diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait serta juga masyarakat sipil. Puan mengatakan, hal ini sebagai bentuk antisipasi sekaligus upaya untuk mengahadapi angcaman siber di masa yang akan datang.
“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” tutur perempuan pertama yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP itu.
Berdasarkan informasi, dalam 12 hari terakhir sedikitnya 239 instansi Pemerintah pusat dan daerah terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya. Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan publik pun masih terganggu akibat serangan siber tersebut dan saat ini masih dalam proses pemulihan.
Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).