Namun, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi sejak Januari hingga September 2025. Bahkan, banyak daerah harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, meski di saat bersamaan alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.
Terbaru, keracunan massal MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Baubau, Sulawesi Tenggara. Ada juga masalah ribuan dapur fiktif pada program MBG.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun meminta maaf atas kasus keracunan MBG yang kembali terjadi di sejumlah daerah. Dia memastikan kasus keracunan tidak diharapkan dan bukan kesengajaan.
“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi BGN, juga dengan pemerintah daerah.
“Pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” katanya.