JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei terkait penilaian integritas para pejabat negara di Indonesia. Ketua KPK, Firli Bahuri melaporkan hasil survei yang dilakukan KPK terkait integritas pejabat negara tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami laporkan kepada bapak presiden, serta seluruh anak bangsa di manapun berada dan bertugas. KPK mengembangkan salah satu kita kenal dengan survei penilaian integritas," ungkap Firli saat sambutan di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).
Kata Firli, survei yang dilakukan KPK tersebut hanya untuk bertujuan mengukur integritas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi kabupaten kota, dan juga semua lembaga non kepemerintahan. Dan hasilnya, integritas pejabat negara di atas rata-rata yakni mencapai 72,43.
"Dari survei yang kita lakukan, sebanyak 250.000 responden yang kita lakukan survei, hasilnya sungguh cukup membanggakan karena angka rata-rata nasional kita mencapai 72,43. Angka ini di atas dari target yang direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional," katanya.
Firli merinci, kementerian dan lembaga yang memperoleh penilaian integritas tertinggi adalah Bappenas dengan angka 86,71. Sedangkan kategori enam kementerian daerah diraih oleh Bank Indonesia dengan nilai 89,69.
Kemudian, untuk kategori pemerintah tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 82.81. Selanjutnya, kategori pemerintahan kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan nilai 91,72 dan ini sekaligus tertinggi angka nasional.
"Kami mengucapkan selamat, tetapi tetaplah kita tidak puas berhenti berkarya untuk bangsa untuk memberantas korupsi. kami akan launching peluncuran survei integritas pada tanggal 16 Desember 2021 yang akan datang," pungkasnya.