"Dan ini hal yang sangat penting sebagai modal sosial kita untuk terus digerakkan menjadi modal sosial membangun Indonesia. Karena tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat, sebagaimana pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," ucapnya.
Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menilai kesenjangan ekonomi menjadi tantangan bagi persatuan bangsa karena kekayaan Indonesia dikuasai oleh sebagian kecil orang. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi melahirkan oligarki ekonomi.
"Sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Nah, potensi sinilah yang melahirkan oligarki ekonomi," kata Haedar.
Sementara itu, dimensi ketiga adalah politik. Haedar menyoroti oligarki politik yang dinilai dapat membuat kehidupan berbangsa mudah retak dan terpecah belah.
"Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak bahkan bisa terjadi pecah belah," ujarnya.
Haedar menegaskan demokrasi Indonesia semestinya tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, serta Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
"Maka demokrasi kita semestinya demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila pasal atau sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," imbuhnya.