KKP menjelaskan, pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program-program kementerian yang bersifat nasional. Dengan begitu, informasi mengenai kebijakan pemerintah diharapkan bisa menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.
Hal lain yang turut dijelaskan adalah mekanisme kerja sama publikasi. KKP menyebut pelaksanaannya dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Menurut KKP, setiap kreator memiliki karakteristik audiens serta tingkat engagement berbeda sehingga bisa saling melengkapi.
"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," tulis KKP.
Di tengah sorotan terhadap kontrak jasa influencer yang menyeret perusahaan Raffi Ahmad, KKP turut menegaskan komitmennya menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel.