JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya buka suara setelah kerja sama publikasi dengan perusahaan milik Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Nilai kontrak pengadaan jasa influencer yang mencapai miliaran rupiah tersebut sebelumnya ikut disorot Indonesia Corruption Watch (ICW) karena memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.
Melalui siaran pers bernomor SP.350/SJ.5/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, KKP menyampaikan sejumlah penjelasan terkait polemik kerja sama publikasi yang tengah berkembang. Kementerian mengakui perhatian dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam keterangannya, KKP menegaskan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait program prioritas KKP.
Namun, ada sejumlah hal menarik yang diungkap KKP mengenai mekanisme pemilihan mitra komunikasi. Kementerian menyebut penentuan mitra tidak hanya didasarkan pada popularitas, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah indikator.
"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," tulis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, dikutip Rabu (11/11/2026).