“Saya berharap kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi dapat diimplementasikan dan dapat diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Tak lupa, saya haturkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera,” ucap Adin.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra, menyampaikan kegiatan yang dimulai dari tanggal 5 sampai 10 September 2022 ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas perikanan. Sebab, pengawas perikanan merupakan garda terdepan sebagai benteng KKP dalam pelaksanaan pengawasan perikanan.
“Apalagi saat ini era penerapan UUCK, di mana menekankan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko, serta kewajiban guna menciptakan kepatuhan pelaku usaha, untuk mengimplementasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur,” ujar Drama.
Adapun implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur tahap pertama akan dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 meliputi perairan laut Aru, laut Arafuru dan laut Timor bagian timur. Di mana, laut tersebut menjadi salah satu perairan tersubur di dunia dengan sumber daya hasil tangkap perikanan yang didominasi udang dan ikan demersal.
“Dari data yang kami miliki, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP-NRI 718 mencapai 13 persen dari potensi sumber daya ikan laut nasional,” kata Drama.