JAKARTA, iNews.id - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak elok dan tidak etis. Bahkan, kata Siti, terjadi anomali politik dan demokrasi dalam peristiwa ini.
“KLB kemarin yang digelar membingungkan kita semua. Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi,” ungkap Siti dikutip dari keterangannya pada rilis Lembaga Pendidikan Politik Publik Indonesia (LP3I), Kamis (11/3/2021).
Siti juga mengatakan bahwa KLM tersebut tidak lazim karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. “Tentu tidak lazim, karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat,” katanya.
Apalagi, kata Siti, Ketua Umum yang dimunculkan juga bukan dari kader Demokrat. “Ini tentu, untuk pegiat politik pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan. Dilihat dari perspektif Demokrasi juga peristiwa KLB Sumut sangat memprihatinkan," tuturnya.
“Mengapa? karena melanggar kaidah dan peraturan sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. KLB telah menafikan etika norma dan menjungkirbalikkan peraturan partai. Tentu publik tidak hanya dibuat bingung dan keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini,” kata Siti.
Bahkan, Siti mengatakan para elite hanya bersaing untuk kepentingan Pemilu pada 2024. Sedangkan masyarakat berjibaku menanggulangi dampak Covid-19.
“Jadi hanya para elite yang berkompetisi di era new normal saat ini yang mana semua masyarakat berjibaku menanggulangi dampak Covid-19 sementara elitenya hanya bersaing luar biasa untuk 2024," katanya.