JAKARTA, iNews.id – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menolak komposisi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (17/5/2019) kemarin. Mereka menilai ada sejumlah orang yang tidak tepat dimasukkan ke dalam pansel itu.
“Koalisi menolak komposisi pansel capim KPK yang ada sekarang karena adanya catatan serius terhadap beberapa nama pansel,” ujar salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang juga Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/5/2019).
Koalisi itu menilai, komposisi Pansel Capim KPK saat ini tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. “Sehingga akan memengaruhi kualitas capim KPK yang akan dipilih kemudian,” kata Isnur.
Dia mengatakan, Pesiden Jokowi telah gagal memastikan tim di Istana untuk mempertimbangkan dengan serius rekam jejak seseorang sebelum ditetapkan sebagai anggota pansel. “Jika beberapa anggota pansel memiliki kedekatan khusus dengan berbagai pihak yang selama ini berseberangan dengan KPK, atau memiliki cacat etis, tentu mereka semestinya tidak dipaksakan masuk sebagai anggota Pansel,” ucap Isnur.
Menurut dia, momentum pembentukan Pansel Capim KPK seharusnya dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk dapat meminggirkan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elite, karena sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi.
Adapun sebelas organisasi yang tergabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.