JAKARTA, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengkritik aksi pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), pada Sabtu (30/12/2023). Tindakan tersebut dinilai dapat mencederai netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
"Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat mencederai netralitas TNI," ujar perwakilan koalisi dari Imparsial, Gufron Mabruri dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).
Koalisi menilai, aksi kekerasan tersebut sebagai tindakan kesewenang-wenangan hukum atau above the law. Sebab, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas polisi atau dinas perhubungan.
"Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu," katanya.
Tindakan main hakim sendiri oleh oknum anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Boyolali itu, kata dia, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Dia mengatakan perlu penindakan yang tegas secara institusional.
Terlebih, lanjutnya, saat ini merupakan momentum kampanye politik. Penganiayaan oleh oknum anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan capres-cawapres yang dikhawatirkan menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam pemilu.
"Terlebih lagi, sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan anggota TNI dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan yang terbaru adalah, Mayor Teddy Widjaja (ajudan Prabowo, capres 02) yang ikut dalam barisan Timses Paslon 02 (Prabowo-Gibran) dalam debat capres KPU dengan kostum serupa serta menunjukkan simbol-simbol dukungan kampanye paslon 02. Dan seketika berubah saat debat cawapres KPU padahal capres 02 juga hadir," tuturnya.
Dia menuturkan, oknum anggota TNI pelaku kekerasan tersebut harus ditindak tegas dan diadili melalui mekanisme peradilan umum. Terlebih, kata dia, penganiayaan itu dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat.