BANTUL, iNews.id – Upaya percepatan pembangunan kawasan pedesaan tidak bisa dilakukan parsial. Dibutuhkan langkah kolaboratif antardesa untuk mencapai skala ekonomi sehingga berbagai program pembangunan dapat berkesinambungan
“Pengembangan desa harus berbasis kawasan yang didasarkan pada produk atau jasa unggulan sehingga beberapa desa dapat berkolaborasi,” ujar ekonom Indef Aviliani saat menjadi pembicara di Rembug Desa Nasional 2017 di Kampoeng Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (27/11/2017).
Aviliani menjelaskan, saat ini ada gejala jika masing-masing desa berusaha menunjukkan eksistensinya masing-masing. Dia mencontohkan adanya badan usaha milik desa (Bumdesa) yang mengelola desa wisata, kemudian diikuti oleh Bumdesa lain meskipun lokasi desa wisata tersebut saling berdekatan.
Kondisi ini justru menurunkan nilai ekonomis dari wahana wisata yang dikelola masing-masing Bumdesa. “Kenapa tidak berkolaborasi sehingga bisa membangun ikon wisata besar yang keuntungannya nanti bisa dibagi bersama antardesa,”kata Aviliani.
Dia menilai dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah mempunyai dua fungsi. Pertama, bagaimana menjadi pendorong perekonomian kawasan perdesaan dan kedua, dana desa mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat.
Kedua fungsi tersebut harus seimbang di mana tidak boleh dana desa hanya diputar berdasarkan perhitungan ekonomis semata pun juga tidak bisa dana desa digunakan untuk pemberdayaan.
“Dana desa tidak boleh hanya digunakan dengan hitungan profit motif saja tetapi juga harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Bumdesa, misalnya tidak bisa hanya serap 36 pekerja dengan alasan efisiensi tanpa ada proses pemberdayaan di sana. Dana desa dalam Bumdes juga harus bisa picu partisipasi publik,” paparnya.
Aviliani juga mendorong pola kemitraan Bumdesa dengan kalangan pengusaha. Menurutnya pola kemitraan ini akan membantu produktivitas masyarakat serta bakal meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dia mencontohkan bagaimana upaya Pemkab Bantaeng, Sulawesi Selatan dalam meningkatkan ekspor produk holtikultura masyarakat. Saat itu bupati Bantaeng tidak berusaha mendorong masyarakat mencari pasar sendiri tetapi menghubungkan dengan perusahaan Jepang yang mau menampung produk mereka.
“Sekarang pendapatan masyarakat meningkat, ekspor holtikultura meningkat dan devisa negara meningkat juga. Pola seperti ini bisa diterapkan oleh Bumdesa-Bumdesa di seluruh Indonesia,” ujarnya.