JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta seluruh instansi pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital. Ancaman tersebut diduga berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), meski hingga kini belum terverifikasi.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap infrastruktur digital dan keberlangsungan layanan publik.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diterbitkan pada 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah mengeluarkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik.