Imbauan itu mencakup penguatan keamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, hingga kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Sebelumnya, informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber beredar di media sosial. Ancaman tersebut disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan SPP-TDLN.
Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, seluruh instansi diminta tetap melakukan langkah antisipasi.
Ada sejumlah potensi serangan yang perlu diwaspadai, mulai dari Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga phishing dan penyebaran informasi palsu.
Kemkomdigi juga meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden. Selain itu, instansi diminta memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.