Dengan demikian, konten di luar dua kategori tersebut umumnya baru ditindaklanjuti setelah adanya pengaduan.
"Untuk yang lain itu dilakukan oleh kebanyakan oleh tim aduan, dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses," ucapnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses hingga menjatuhkan sanksi administratif berupa denda bagi platform yang tidak patuh.
Menurutnya, landasan utama pengawasan ini merujuk pada Pasal 40 UU ITE yang memberikan kewajiban pencegahan penyebarluasan serta kewenangan pemutusan akses untuk muatan yang dilarang.
"Bagaimana cara melakukan kewenangan moderasinya bisa dilihat di Pasal 40. Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diwajibkan, diberikan kewajibannya kepada platform," tuturnya.
Melalui regulasi ini, Komdigi memiliki kewenangan untuk memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses konten ilegal, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan takedown sesuai service level agreement (SLA) yang ditetapkan.
"SLA itu ditetapkan 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang regular, dan 4 jam untuk konten yang mendesak," kata Mediodecci.