"Nah pertanyaannya adalah, pemerintah di mana? Loncengnya sudah berbunyi dari beberapa waktu yang lalu. Kita (sudah) minta, ini diatur," katanya.
Legislator PDI Perjuangan itu pun menegaskan bahwa pemerintah harus segera bergerak. Dia menyampaikan bahwa industri ini sudah menghidupi Indonesia lewat pajak yang diberikan. Bahkan, sudah membuka lapangan pekerjaan bagi anak Bangsa.
"Jadi harus sadar betul bahwa ini sudah lonceng kematian nih untuk industri televisi. Ini adalah batch yang pertama. Akan ada batch yang kedua, akan ada batch yang ketiga, saya jamin seribu persen, kalau pemerintah tidak ambil alih permasalahan ini," tutur dia.
Nico memandang, langkah pertama dan paling mudah yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengatur agar belanja iklan pemerintahan baik di pusat atau daerah harus ditujukan untuk media massa. Pengaturan itu bisa dilakukan lewat penerbitan peraturan.
Hal ini perlu dilakukan karena dia mendengar informasi jika saat ini triliunan rupiah belanja iklan itu justru dipasang di media sosial. Padahal, kata Nico, sudah sejak lama industri media massa ini berteriak jika sumber iklan yang didapat dari pemerintah terus menurun.