JAKARTA, iNews.id - Komisi IV DPR merespons pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan taubatan nasuha imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pernyataan itu dianggap tidak tepat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menilai pernyataan tersebut tidak memberikan solusi terkait dengan akar masalah secara komprehensif.
"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," kata Panggah, Selasa (2/12/2025).
Menurut dia, pemerintah tidak semestinya melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan antara kementerian. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat adalah proses penanganan dan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif agar meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan longsor pada masa depan.
"Tidak perlu salah lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain," ujarnya.
Dia mengatakan salah satu faktor banjir dan longsor yakni penggundulan hutan, selain karena faktor tingginya curah hujan.