Komisi IX DPR Dukung Pemerintah segera Perbaiki Sistem Pendataan Kasus Kematian Covid-19

Rizal Bomantama
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mendukung pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan kasus kematian akibat covid-19. (Foto: Istimewa)

Menurut Saleh, pencatatan data yang tidak real time menyebabkan munculnya kesalahan data indikator kematian akibat laporan data menumpuk dan dilakukan secara dicicil, bahkan data yang masuk adalah akumulasi data dari bulan-bulan sebelumnya. Imbasnya terjadi penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

“Tentu saja keterlambatan data ini memunculkan bias karena data kematian yang ada menampilkan banyak informasi, termasuk di antaranya efektivitas kebijakan yang ada, tingkat hunian rumah sakit, penurunan orang yang terpapar, kesiapan tenaga pemulsaraan jenazah, tenaga pemakaman, ketersediaan lahan, dan lain-lain,” tutur Saleh.

Pemerintah berjanji akan kembali memakai indikator kematian covid-19 setelah  datanya dirapikan terlebih dulu. Meski begitu, Saleh tidak setuju data indikator kematian dalam asesmen level PPKM dihilangkan pada laporan harian sekalipun untuk sementara waktu karena hilangnya data angka kematian dapat berakibat salahnya pengambilan strategi dalam menghadapi pandemi.

“Sederhananya, kalau orang yang terpapar sedikit yang meninggal atau turun tajam, berarti kebijakan yang diterapkan efektif. Sebaliknya, kalau jumlah yang meninggal banyak atau semakin meningkat, maka kebijakannya perlu dievaluasi. Dicari titik lemahnya untuk diperbaiki,” tutur Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II itu.

Menurut Saleh, jika data kematian covid-19 yang dimiliki pemerintah tidak akurat, bukan berarti harus dikeluarkan dari indikator evaluasi. Dia menyebut, yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki datanya, termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pencatatan data sehingga permasalahan tidak kembali terulang.

“Justru dengan mengetahui bahwa datanya bermasalah, pemerintah diyakini bisa lebih cepat melakukan perbaikan. Di luar negeri, data-data kematian juga tetap dijadikan sebagai indikator,” ucap Saleh.

Saleh menggarisbawahi bagaimana semua negara selalu mengumumkan kondisi penanganan covid-19 secara aktual, termasuk rincian jumlah orang yang terpapar virus. Negara-negara lain juga selalu melaporkan berapa banyak warganya yang sedang dirawat, yang sudah sembuh, dan yang meninggal dunia akibat Covid-19.

"Kalau angka kematian nanti dikeluarkan dari indikator evaluasi, malah orang nanti akan mempersoalkan. Dikhawatirkan orang akan berpikir ada sesuatu yang disembunyikan. Menurut saya, lebih baik tetap dimasukkan sebagai indikator. Sekali lagi, datanya yang diperbaiki,” katanya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
41 menit lalu

DPR Godok RUU Hukum Perdata Internasional, Sengketa Lintas Negara Jadi Sorotan

1 jam lalu

Gaji ASN di Daerah Dipangkas 30 Persen untuk PPPK, DPR Sebut Terlalu Ekstrem

19 jam lalu

Komisi III DPR Soroti Potensi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

1 hari lalu

Komjak bakal Awasi Penanganan Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie di Kejagung

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal