"Nah, kenapa kok belum dikerjakan, karena direksi enggak berani ngambil keputusan. Jadi menurut saya, yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini adalah Menteri BUMN, bukan direksi PLN. Enggak boleh kita menyalahkan direksi PLN," ujarnya.
Dalam posisi ini, Ridwan mengatakan, Menteri BUMN tidak melihat adanya manajemen di Perusahaan PLN yang tidak utuh, tidak solid. Lantaran, tidak adanya pengambil keputusan usai Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dirutnya kan enggak ada, Plt terus. Plt baru dua hari, nah itu gimana? Enggak bisa disalahkan. Jadi ini adalah kesalahan daripada menteri BUMN yang seharusnya telah melakukan RUPS luar biasa untuk mengganti direksi BUMN secara tetap. Ini menyangkut dengan hidup orang banyak, dan ini menyangkut masalah ekonomi besar," tuturnya.
Menurut dia, RUPS Luar biasa guna pergantian direksi PT PLN itu bisa digelar Menteri BUMN pada saat Sofyan Basir sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga, restrukturisasi bisa lebih fokus dilaksanakan PLN.
"Kenapa harus ditunggu sampai inkrah (putusan Sofyan basir)? Orang ini bukan jabatan politik. Direksi PLN itu jabatan profesional yang setiap saat bisa diganti," katanya.