JAKARTA, iNews.id - Komisi X DPR menolak keras wacana pemerintah yang akan mengalihkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk realisasi program makan siang gratis. Negara diminta harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan.
"Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya yang dikutip dari laman DPR, Minggu (3/2/2024).
Dia menjelaskan, dana BOS merupakan pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Oleh sebab itu, kata dia, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya yang memberatkan. “Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silakan, pakai anggaran lain,” ujarnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih, 50 persen dana BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.
"Kebijakan seperti ini tinggal tunggu bom waktu saja,” tuturnya.