JAKARTA, iNews.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD. Ia meminta agar alasan biaya politik tak digunakan untuk merealisasikan pilkada langsung.
Jeirry menegaskan, pilkada langsung adalah mandat reformasi untuk memutus rantai 'praktik dagang sapi' yang dulu masif terjadi di DPRD. Untuk itu, ia menilai mengembalikan pemilihan ke DPRD merupakan sebuah kemunduran luar biasa.
"Kita akan kembali ke era di mana kepala daerah hanya menjadi sandera atau petugas partai di daerah. Hubungan akuntabilitas kepada rakyat akan putus, digantikan oleh hubungan balas budi kepada pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah," ujar Jeirry saat dihubungi, Selasa (30/12/2025).
Jeirry menegaskan tak ada alasan untuk mengembalikan pilkada lewat DPRD. Menurutnya, banyak cara untuk menekan biaya politik agar pilkada bisa berlangsung efisien.
"Jangan jadikan biaya politik sebagai alasan untuk merampas kedaulatan. Jika Pilkada dianggap mahal, solusinya adalah digitalisasi pemilu, reformasi pendanaan parpol, dan penegakan hukum yang galak terhadap pelaku politik uang," tegasnya.