"Itu pun mayoritas adalah untuk output program prioritas nasional sebesar 71% dan hanya tersisa 29% untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tuturnya.
Menurut Anis, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelayanan pengaduan masyarakat. Komnas HAM rata-rata menerima sekitar 3.000 laporan dugaan pelanggaran HAM setiap tahun.
"Yang pertama tentu adalah Komnas HAM tidak dapat menangani secara keseluruhan aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang setiap tahun rata-rata kami menerima 3.000 aduan," tuturnya.
Atas kondisi tersebut, Komnas HAM mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp99,3 miliar. Sementara Komnas Perempuan mengajukan tambahan Rp14,9 miliar.
"Kebutuhan tambahan yang kami ingin ajukan adalah untuk anggaran 2027 sebesar 99,3 miliar untuk Komnas HAM dan 14,9 miliar untuk Komnas Perempuan," ucap dia.