JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) minta pemerintah segera menentukan nasib warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebut pemerintah harus cermat dan segera menyelesaikannya untuk menghindari polemik berkepanjangan.
Taufan menegaskan jika pemerintah terlalu lama ambil keputusan soal ini, dikhawatirkan ada oknum-oknum yang menggunakannya untuk kepentingan politik. Dia mengingatkan pemerintah bila masalah tersebut adalah persoalan hukum, bukan masalah kemanusiaan atau politik.
"Saya kira pemerintah harus cermat tapi tidak boleh lama-lama, nanti bisa jadi polemik politik. Ini bukan isu politik ini isu hukum, ini bukan soal kemanusiaan ini isu hukum," katanya di Jakarta, Minggu (9/2/2020).
Untuk segera menyelesaikan masalah itu, Taufan mengusulkan agar pemerintah mendata secara detail terlebih dahulu identitas WNI eks ISIS yang masih ada di luar negeri. Menurutnya lebih dari 60 persen WNI yang berada di Suriah masih dibawah umur 12 tahun. Oleh karena itu, menurutnya perlakuan terhadap WNI eks ISIS ini tak bisa dipukul rata.
"Saya katakan tadi opsinya berbeda dari satu kasus dengan kasus yang lain. Maka perlu didata profilnya, mereka tidak sama," katanya.
Jika akhirnya tak dipulangkan, Taufan mengatakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas yang diakui oleh internasional. Dia mengingatkan apapun keputusan yang diambil pemerintah tetap akan menimbulkan kritik terhadap Indonesia.
"Yang pasti ada kritik di setiap keputusan," ujarnya.