JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan sikap Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menghentikan sejumlah pelayanan publik akibat persoalan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dia menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh masalah komunikasi.
“Saya sangat menyayangkan ini, ini belum terbangun sebuah komunikasi yang baik, kemudian timbul kebijakan sepihak,” kata Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Menurut dia, kebijakan yang diberlakukan Wali Kota Tangerang berupa pemutusan aliran listrik, aliran air, dan pengangkutan sampah di lingkungan perkantoran milik Kemenkumham di wilayah Tangerang, akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak publik. “Tindakan memutus aliran listrik dan air, tidak mengganggu Kemenkumham, jadi mengganggu masyarakat,” kata dia.
Untuk mengklarifikasi persoalan Pemerintah Kota Tanggerang dengan Kemenkumham, Mendagri pada siang ini memanggil Wali Kota Arief R Wismansyah. “Siang ini ya kita panggil, intinya minta kejelasan ini, kan ini berawal dari masalah aturan RUPR dan RTRW,” ujar Menteri Tjahjo.
Seharusnya, kata dia, persoalan perizinan aset tersebut, kata Tjahjo bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Persoalan itu mencuat ke publik ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM dengan menyebut Arief mencari gara-gara.
Pasalnya, Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pemkot Tangerang.