Bibit melanjutkan, untuk menangkal semua itu tidak bisa hanya dengan niat. Harus ada tindakan nyata agar benar-benar praktik korupsi lenyap. Caranya, membuat peraturan tegas. "Kita harus buat aturan yang tidak bolong-bolong. Penjahat akan melakukan kejahatan kalau cost politic-nya lebih besar daripada payroll (gaji)," ujar mantan Kapolda Kalimantan Timur ini.
Kemudian, biaya kampanye harus dibuat serendah mungkin. Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu dan menimbulkan efek jera agar kasus-kasus korupsi tidak terulang lagi. Dalam kontek pemilu, peran Bawaslu dan Panwaslu sebagai lembaga pengawas harus ditingkatkan.
Keempat pendidikan politik ke masyarakat. Sedangkan cara kelima menyangkut pendanaan partai. Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, partai politik adalah pilar dalan demokrasi. Namun kegiatan pencalonan wakil rakyat oleh parpol belum dibiayai negara sepenuhnya.
Jika dana itu dikucurkan oleh negara, maka Badan Pemerika Keuangan (BPK) akan mengaudit secara transparan. "Lima langkah tadi itu syarat-syaratnya. Tentunya mahar segala macem yang terjadi justru masih berkisar pada prinsip bisnis atau money politic," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerkindo Yerry Tawalujan mengungkapkan, diskusi publik merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Gerkindo. Menurut dia, Indonesia Sejahtera hanya bisa tercapai kalau di bidang politik tidak ada politi uang.
”Tidak ada mahar, tidak ada high cost politic atau politik berbiaya tinggi. Kalau itu tidak ada maka diharapkan politik akan menjadi area pelayanan atau area mengabdi bagi setiap warga Indonesia,” ujarnya.