JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP). Polemik terjadi usai Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU) mundur dari program tersebut.
"Karena beberapa hal terkait sekarang lagi ramai POP, kita rencana mengundang pak Menteri ke mari (KPK) bersama Irjen dan Dirjennya, jadi mungkin itu salah satu agenda kita sampaikan akan menelaah tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di webinar yang berjudul 'Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB', Rabu (29/7/2020).
KPK, menurut dia, juga menaruh perhatian terhadap program yang diinisasi Kemendikbud tersebut. "Kami memang terhadap POP memberi perhatian. Kita akan melihat dan membantu kementerian terhadap pelaksanaan tersebut," ujar Lili.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meminta maaf dan berharap agar ketiga organisasi yakni Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali ke POP guna membantu reformasi pendidikan nasional.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” katanya.
Tidak hanya meminta maaf, Nadiem juga mengevaluasi program tersebut. Evaluasi melibatkan pihak eksternal seperti lembaga pemerintahan, pakar pendidikan dan ormas yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan.