JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini dugaan penyadapan ilegal yang diduga menyasar sejumlah pihak, termasuk lembaga antirasuah, tidak berkaitan dengan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebut kebocoran yang sejauh ini terkonfirmasi terjadi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi sejumlah informasi mengenai dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
"Tapi apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di kedeputian penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Taufik menjelaskan, hingga kini kebocoran yang dapat dikonfirmasi dan diverifikasi KPK berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dalam perkara tersebut, staf administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS) diduga menjadi pihak yang membocorkan informasi.
"Sampai saat ini pun, yang bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," ujarnya.