JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenanganpenyadapan. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Komisi III DPR.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dia merinci, enam mekanisme tersebut meliputi pembatasan sasaran penyadapan, larangan penggunaan di luar kepentingan yang ditentukan, kewajiban perintah tertulis, pencatatan yang tidak boleh dihapus, pengawasan internal, hingga pemberian sanksi bagi pelanggar.
Pertama, Polri mengusulkan adanya aturan yang membatasi sasaran penyadapan secara jelas. Menurut Dedy, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
“Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,” kata dia.