JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Riau (Kepri). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan gratifikasi dan izin pemanfaatan laut dalam proyek reklamasi oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
"Tim KPK tadi lakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kepri, salah satunya Kantor Dishub Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kepri," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (23/7/2019).
Dari penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait pemanfaatan ruang laut di Kepri. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan penanganan kasus yang ditangani KPK.
"Tim mengamankan sejumlah dokumen-dokumen terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di Kepri. Untuk lokasi lain, akan kami sampaikan lagi perkembangannya nanti," ucapnya.
Nurdin Basirun diduga menerima suap sebesar 11.000 dolar Singapura dan Rp45 juta dari Abu Bakar sebagai pihak swasta yang ingin mendapatkan izin pemanfaatan laut untuk reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.
Nurdin juga diduga tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya, yakni 43.942 dolar Singapura (setara Rp456 juta), 5.303 dolar AS (setara Rp75 juta), 5 euro (Rp80.000), 407 ringgit Malaysia (Rp1,4 juta) dan 500 riyal Arab Saudi (Rp1,9 juta). Selain itu, KPK menemukan uang Rp132.610.000 di rumah Nurdin.