JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para calon kepala daerah beserta tim suksesnya untuk menghindari politik balas budi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut KPK, politik balas budi bisa berimbas pada tindakan tindak pidana korupsi dalam berbagai delik. Hal tersebut terjadi dalam kasus yang menjerat Bupati Nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), Rita Widyasari. Dia bersama tim suksesnya, Khairudin, ditetapkan tersangka atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyatakan, langkah KPK menetapkan tersangka Rita Widyasari dan tim suksesnya, Khairudin, merupakan pembelajaran dan peringatan serius. Rita melakukan korupsi dalam dua delik disertai TPPU dan Khairudin dalam satu delik korupsi disertai TPPU.
"Saya ingatkan dulu, karena ini juga tahun politik, maka perlu kami menjelaskan dan ingin imbau para kandidat itu mau mulai sekarang untuk meluruskan niat mereka, agar dalam proses untuk menjadi atau ikuti kontestasi pilkada dilakukan dengan baik dan tidak melakukan politik uang. Karena ternyata kalau dilihat dari kasus ini, berdampak pada seorang pemimpin daerah setelah menjabat," ujar Syarif saat memulai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Rita Widyasari selaku Bupati Kukar 2010-2015 dan 2016-2021 sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp6 miliar dan penerima gratifikasi USD775.000 atau setara Rp6,975 miliar kemudian disusul TPPU dengan nilai Rp436 miliar.
Anggota timses Rita sekaligus Ketua Tim 11 dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi setara Rp6,975 miliar kemudian disusul TPPU bersama Rita.
Syarif menggariskan, dari kasus ini publik bisa melihat bahwa ada beberapa kasus politik balas budi yang mengikat kepala daerah atau kepada timses yang membantu dalam proses pemilihan kepala daerah saat itu.
"Sebagai imbalan, kepala daerah terpilih (Rita) banyak juga memberikan konsesi atau kemudahan karena para pihak tersebut (termasuk Khairudin) membantu di dalam proses mulai dari kampanye sampai dia terpilih," tandasnya.