JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018. Hari ini, KPK memeriksa Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung, Suharto.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Suharto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR). “Hari ini dijadwalkan memeriksa Kepala Bappeda Tulungagung Suharto sebagai saksi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Sebelumnya, Suharto tercatat pernah menjalani pemeriksaan di KPK tertanggal Rabu 15 Mei 2019. Ketika itu, Suharto mengaku diminta membawa sejumlah dokumen-dokumen berisi data yang berkaitan dengan perkara suap tersebut sesuai permintaan dari penyidik KPK.
Dalam perkara ini, KPK menduga Supriyono menerima Rp4,88 miliar terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018, Syahri Mulyo, dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan APBD Perubahan.
Ketika di persidangan, Syahri Mulyo dinilai terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung. Di persidangan terungkap ada uang yang diberikan kepada Ketua DPRD sebagai biaya untuk anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar.
Pemberian uang bertujuan agar mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor akan diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.
Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).