JAKARTA, iNews.id - KPK telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mardani Maming. Mardani sebelumnya diduga terlibat kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar jika nantinya digugat praperadilan oleh Mardani Maming. KPK siap menghadapi gugatan tersebut.
Sebab, ditekankan Ali, KPK sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat terkait penetapan tersangka Mardani Maming.
"Betul, tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (24/6/2022).
"Jika memang yang bersangkutan akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi. KPK telah memiliki kecukupan alat bukti dan kami pastikan proses penyidikan dimaksud sesuai prosedur hukum berlaku," sambungnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mardani Maming diduga terjerat kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Tanah Bumbu. Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut sudah pernah diperiksa KPK pada Kamis, 2 Juni 2022.
Usai diperiksa, Ketum BPP HIPMI tersebut mengaku dimintai keterangan oleh KPK soal permasalahannya dengan Pemilik PT Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Permasalahannya tersebut diduga berkaitan dengan perizinan tambang di Tanah Bumbu.