JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Perikanan Indonesia, Ristanto Suanda (RSU), sebagai tersangka kasus suap kuota impor ikan 2019. Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa (MMU), sebagai tersangka yang memberi suap kepada Ristanto.
“KPK Meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka yaitu MMU sebagai Direktur PT Navy Arsa Sejahtera dan RSU Dirut Perum Perikanan Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019) malam.
KPK menduga ada kesepakatan jahat di antara dua tersangka itu agar perusahaan Mujib yang sudah di-blacklist (masuk daftar hitam) sejak 2009 itu untuk mendapatkan kuota impor 700 ton ikan salem. Dengan begitu, seolah-olah Perum Perikanan Indonesia yang melakukan impor padahal impor ikan dilakukan oleh PT Navy Arsa Sejahtera.
“Ikan-ikan tersebut berada di karantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perikanan Indonesia. Berdasarkan keterangan MMU, hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perikanan Indonesia,” ungkapnya.
Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, MMU disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Adapun RSU yang diduga sebagai pihak penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.