"Saya sih berharap ada perda atau apa pun tadi yang melarang penyaluran bansos dua atau tiga bulan sebelum pilkada," ujarnya.
Aturan itu diperlukan lantaran uang atau bansos masih menjadi preferensi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Hal itu sebagaimana terpotret dalam survei KPK.
"Sesuai dengan survei kami di KPK, bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang, itu dari survei kami di KPK," ucap Alex.