JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengajukan kembali anggaran kepada pemerintah senilai ratusan miliar rupiah. Anggaran baru itu akan dialokasikan untuk penyelenggaraan verifikasi faktual partai politik seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, instansinya membutuhkan anggaran setidaknya Rp350 miliar untuk mengakomodasi kegiatan verifikasi faktual 12 partai politik yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam rencana KPU.
“Sekarang karena ada kebutuhan verifikasi yang meningkat, kami sedang menghitung berapa kebutuhan di kabupaten dan provinsi,” ujar Arif di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).
Dia mengatakan, pada Tahun Anggaran 2017, KPU sempat menyediakan anggaran sebesar Rp500 miliar. Namun, sebanyak Rp350 miliar akhirnya dikembalikan ke kas negara karena hingga akhir penutupan pembukuan 2017 tidak digunakan oleh ke-12 partai politik yang memang tidak menjalankan proses verifikasi faktual.
Menurut Arif, jika sekarang KPU harus mengajukan anggaran lagi kepada pemerintah, prosesnya tidak akan sebentar. Sementara, pelaksanaan verifikasi faktual sudah di depan mata. Karena itu, KPU berencana menggunakan anggaran yang tersedia pada 2018 untuk menutupi kebutuhan biaya kegiatan tersebut.
Caranya, kata Arif, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan selama Desember 2018 akan ditarik ke Januari ini sebagai pengganti dana untuk kegiatan verifikasi faktual. “Kami bisa menggunakan mekanisme fleksibilitas. Jadi, kalau ada yang kurang, kami bisa ambil (anggarannya) dari situ,” ucapnya.
Arif berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap berkomitmen menyediakan anggaran verifikasi faktual bagi KPU, yaitu dengan mempermudah proses pengajuan hingga pencairan nanti. “Pengajuannya tentu untuk APBN-Perubahan 2018, dan itu nanti untuk menutup anggaran yang kami pakai dari Desember,” katanya.
Pada Kamis, 11 Januari 2018, MK mengabulkan uji materi terhadap Pasal 173 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi dari putusan itu adalah diwajibkannnya seluruh partai politik menjalani proses verifikasi faktual agar bisa menjadi peserta Pemilu 2019.
Secara terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, saat ini ada sejumlah alternatif yang tengah disiapkan instansinya untuk menyikapi putusan MK tersebut. Salah satunya adalah dengan cara memadatkan proses dan tahapan verifikasi faktual bagi parpol-parpol yang belum melaksanakan kewajiban itu.
Menurutnya, peluang menjalankan proses verifikasi faktual-bila diukur dengan waktu normal-memang sudah kecil untuk dilakukan. Dia menyebut tahapan tersebut setidaknya akan menghabiskan waktu dua pekan untuk melakukan pengecekan, dan dua pekan pula untuk melakukan perbaikan serta rekapitulasi berjenjang hasil verifikasi faktual.