Untuk mencegah kejadian serupa pada pemilu selanjutnya, KPU telah mengusulkan penerapan perhitungan suara secara online. “Kami mengusulkan ada penerapan e-rekap, kemudian membuat salinan surat suara dalam bentuk digital, perbaikan desain bentuk keserentakan dalam pemilu ke depan. Mengalokasikan anggaran untuk dukungan pelaksanaan pemilu di luar negeri pada Kementerian Luar Negeri,” kata Arief.
Untuk menyukseskan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak September 2020, KPU mengajukan anggaran kepada pemerintah dengan jumlah Rp12 miliar. Saat ini, anggaran Pilkada 2020 yang telah ditandatangani pemerintah sekitar Rp9 miliar. Adapun data per 10 Januari 2020, KPU telah menyerahkan dana tersebut ke 223 satuan kerja (satker) dengan mentransfer dana dengan total Rp444 juta.
Turut hadir dalam refleksi ini komisioner KPU lainnya yaitu Evi Novida Ginting Manik dan Hasyim Asy'ari. Selain mereka berdua, hadir juga Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), M Afifuddin.