Suryadi juga menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan gedung 264 kantor KPU, 209 kantor pinjam pakai, serta 60 gudang sewa.
Selain pemeliharaan gedung, anggaran digunakan untuk kendaraan operasional, listrik, telepon, air, dan internet. KPU juga mengalokasikan dana untuk membayar 629 pegawai non-ASN.
KPU mengalokasikan Rp1.429.140.000,00 untuk program penyelenggaraan pemilu. Dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan tujuh program.
Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sebesar Rp339.960.646.000,00 atau 23,8%.
Kedua, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebesar Rp464.374.213.000,00 atau 32,5 persen.