JAKARTA, iNews.id - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengaku khawatir dengan revisi UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN). Mulai dari adanya potensi pelemahan sistem merit dan terbuka celah jual beli jabatan.
“Upaya untuk melakukan revisi terhadap UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi melemahkan secara fundamental implementasi sistem merit, serta dikhawatirkan membuka celah terjadinya intervensi politik dan jual beli jabatan,” katanya dikutip dari siaran persnya, Selasa (28/9/2021).
Selain itu usulan pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi ASN tanpa seleksi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam revisi UU ASN.
“Jika itu terjadi maka beban fiskal akibat pengangkatan tenaga honorer tanpa tes juga akan sangat besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya semua tantangan ini harus diantisipasi. Pasalnya akan berdampak buruk bagi capaian reformasi birokrasi yang sudah berada dalam jalur yang tepat saat ini.
“Sehingga UU ASN harus dijalankan secara konsisten,” tuturnya.