Langkah hukum tersebut berkaitan dengan beredarnya narasi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, diduga terlibat praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," kata Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sattu Pali mengungkapkan, keputusan melayangkan somasi tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi sekaligus kuasa langsung dari Bahlil. Atas arahan tersebut, tim hukum Golkar diminta menyampaikan keberatan secara terbuka terhadap konten yang beredar.