Dadang menegaskan, Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bambu Apus tidak ingin kompromi dengan praktek jahat yang dilakukan OSO. Dia juga menyampaikan sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR Munaslub Bambu Apus adalah kepengurusan Partai Hanura yang sah. Kepengurusan Daryatmo juga mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk mencabut surat keputusan OSO sebagai ketua umum.
"SK Menkumham itu berdasarkan pada pakta-pakta yang salah jadi ada manipulasi yang dilakukan oleh dewan kehormatan yang sebenarnya dewan kehormatan itu tidak ada dirapat. Tiba-tiba membuat surat seakan-akan di Hanura tidak ada konflik dan kemudian menguatkan SK kubu Pak OSO," katanya.
Dadang juga meminta agar kepengurusan Munalsub Bambu Apus pimpinan Daryatmo segera disahkan. Menurutnya, kubu Daryatmo bukan Hanura abal-abal.
"Tentu saja dengan banyaknya uang yang ditarik dari mahar politik dan kemudian digelapkan dalam OSO Sekuritas, ini membuat citra politik Indonesia jadi buruk," ungkapnya.