JAKARTA, iNews.id – Badan Pemenangan Nasional Prabowo–Sandi angkat bicara soal viralnya video Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan memberikan amplop diduga berisi uang saat bersilaturahmi ke Kiai Zubair Muntasir di Bangkalan, Madura, belum lama ini.
Tindakan Luhut yang memberikan amplop atau “salam tempel” saat sowan ke Kiai Zubair Muntasir itu sempat ramai di media sosial. Aksi sang menteri pun menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Wakil Ketua BPN Prabowo–Sandi, Mardani Ali Sera, pun mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengecek kebenaran informasi tentang pemberian amplop oleh Luhut tersebut. “Yang pertama, tentu ini menjadi perhatian bagi Bawaslu untuk segera melalukan tindak lanjut dari informasi yang ada di media sosial. Apa yang ada di media sosial bisa benar bisa tidak, dia perlu diverifikasi,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, jika informasi itu benar, maka tidak sepantasnya seorang menteri memberikan amplop apalagi dengan tujuan mengarahkan pilihan kepada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Apalagi, Undang-Undang Pemilu telah menyatakan perbuatan semacam itu masuk dalam kategori politik uang alias money politics yang jelas-jelas dilarang.
“Kalau mau memberi, monggo saja. Tapi undang-undang kita menegaskan bahwa pemberian yang ditujukan untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon tidak dibenarkan. Kalau menurut kami, mari kita bangun politik yang bersih, berintegritas. Perangi politik uang karena itu pembunuh utama demokrasi,” ujarnya.