JAKARTA, iNews.id – Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), siang tadi. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari Profesor Marsudi Wahyu Kisworo selaku ahli yang dihadirkan pihak termohon—dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi, Iwan Setiawan, menilai Marsudi tidak mampu menjawab soal kemanan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di KPU. “Kalau didengarkan, ahli ini hanya bisa menyampaikan yang terkait dengan bahwa beliaulah yang membuat desain sistem informasinya KPU. Tapi kelanjutannya bagaimana, sistem informasinya bagaimana, beliau tidak tanggung jawab,” ucap Iwan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
“Padahal, sebenarnya yang kami kejar adalah, apakah sistem informasi yang di dalamnya ada Situng itu sistemnya aman, sehingga tidak ada kemungkinan diintervensi oleh faktor eksternal?” ujarnya pula.
Dia mengatakan, ahli dari BPN telah membuktikan bahwa Situng KPU tidak aman, bisa diintervensi, dan dipenetrasi oleh faktor eksternal. Atas dasar tersebut, gambar data yang disampaikan KPU saat proses rekap suara dinilai Iwan tidak benar.
“Karena para ahli menemukan beberapa dokumen yang di-upload di Situng itu adalah dokumen hasil editan, bukan dokumen yang original (asli). Harusnya kalau data itu original, dia tidak bisa masuk sistem situng kata ahli tadi. Kalau seandainya ada dokumen edit yang bisa dimasukkan, berarti sistemnya yang tidak benar kan?” ucapnya.
Iwan menjelaskan, absennya Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, dan Teuku Nasrullah dalam sidang hari ini lantaran ketiga kuasa hukum Prabowo-Sandi itu tengah mengurus hal lain yang juga berkaitan dengan proses hukum di MK.
“Beliau ada urusan lain, terkait tim yang sedang dikerjakan. Karena itu, Pak BW memberikan amanat kepada kami untuk tampil hari ini di pengadilan. Itu tugas yang biasa. Kalau Anda lihat, timnya juga ada yang silih berganti juga,” ujar Iwan.