Soleman menilai, pemberitaan yang sebelumnya menyebut kliennya terjaring OTT kini bergeser menjadi perkara dugaan pemerasan.
"Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.
Sebelumnya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan kubu mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
Jaksa meyakini surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan yang diajukan kubu Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026).