Dia juga menyinggung adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia meminta, BUMN dikelola secara adil untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan politik pemerintah.
"Hey Dirut BUMN jangan kira BUMN punya nenek moyangmu, kau kasih kredit pada yang itu-itu saja. Suatu saat kau harus bertanggung jawab pada rakyat," katanya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, banyak penempatan jabatan penting di BUMN yang bersifat nepotisme.
"Orang-orang yang ditaruh di komisaris, direksi adalah tim sukses, jadi penampungan orang-orang bukan profesional. Itu merupakan sarang dari timses, kepentingan politik," kata Fadli.