JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan akan memberikan sanksi tegas bagi lembaga pengguna yang melanggar perjanjian kerjasama. Perjanjian kerja sama (PKS) untuk mendapatkan hak akses verifikasi data tersebut harus dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus ditaati.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fahrullah mengatakan jika lembaga pengguna melanggar perjanjian kerjasama atau wanprestasi akan dikenai sanksi administratif berupa pengurangan kuota hak akses, penonaktifan user identity, pemutusan jaringan, penonaktifan card reader, pencabutan surat persetujuan penggunaan card reader, hingga penghentian kerja sama.
"Nah, secara berkala kami melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tadi. Hak akses bisa sewaktu-waktu dicabut bila lembaga pengguna tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam PKS, antara lain memberikan data balikan (reverse data), penggunaan card reader, dan laporan penggunaan data per semester," katanya dalam keterangan persnya, Selasa (13/4/2021).
Dia mengatakan dari hasil evaluasi mendalam terdapat sejumlah 153 lembaga yang melakukan wanprestasi. Dia mengatakan 153 lembaga tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS yaitu memberikan laporan tiap semester.
"Maka sebagai bentuk sanksi pelanggaran PKS, kami mencabut hak akses verifikasi data kependudukan yang telah diberikan,” ujarnya.