Presidential threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil dan demokrasi. Namun, menurut LaNyalla yang terjadi justru sebaliknya.
"Secara teori dan praktek, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah. Karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan Partai Politik melalui Fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah," ujarnya.
Melihat persoalan bangsa yang kompleks itu, LaNyalla mengajak semua pihak untuk menggunakan kerangka berpikir sebagai Negarawan, bukan sebagai politisi. "Negarawan tidak pernah berpikir ‘next election’, tetapi berpikir ‘next generation’," ujar dia.
Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, Pengajar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Doktor Radian Salman, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dan Staf Khusus Ketua DPD, Sefdin Syaifudin.